Tugas Individu
MK: Akuntansi Sektor
Publik
ANGGARAN SEBAGAI OBJEK AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
 |
Ervina
1192040052
Pendidikan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2014
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public
atau akuntansi pemerintahan merupakan seni pengidentifikasian, pengukuran, dan
pelaporan transaksi ekonomi dalam organisasi pemerintahan, yang aktivitasnya
berdasarkan pada anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Organisasi
sector public yang dimaksud disini adalah organisasi yang berada dibawah
naungan kendali pemerintah, yang tidak bertujuan untuk mencari laba, melainkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui pelayanan masyarakat,
seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain lain.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. KETERKAITAN
KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DENGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu yang
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud (Sugujanto dkk., 1995). Hak-hak
negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan retribusi,
serta mengadakkan pinjaman. Kewajiban
negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakn tugas negara,
sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja
Pemerintah (PKP), serta UU APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat
umum, dan sebagai aparat pembangunan (agent
of development).
Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan
yang dikelola langsung oleh pemerintah dan yang dipisahkan pengurusannya.
Keuangan yang dikelola pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang
mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya yang tercantumm dalam APBN dan
barang-barang inventaris milik negara. Sedangkan keuangan negara yang dikelola
langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran yang tercantum dalam APBD dan
barang-barang inventaris milikdaerah.
Keuangan negara yang dipisahkan kepemilikannya
adalah komponen keuangan milik negara yang kepengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum
public atau perdata. Conntohnya adalah BUMN yang dapat berbentuk perusahaaan
jawatan, Perum, perusahaan perseran, bank pemerintah, dan lembaga keuangan
pemerintah.
Keterkaitan keuangan daerah engan anggaran negara
(pemerintah) memang sangat erat, karena bertambah atau berkurangnya keuangan
negara berdasarkan pelaksanaan anggaran
negara, sehingga pengurusan keuangan negara juga dilaksanakan pada pelaksanaan
anggaran negara. Contohnya adalah APBN dan APBD. APBN dan APBD ini merupakan
inti dati akuntansi pemerintahan, karena anggaran merupakan informasi keuangan
paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah.
Anggaran negara dalam arti sempit merupakan rencana
pengeluaran dan penerimaan hanya dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan dalam
arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran. Jadi, dalam arti luas anggaran mencakup seluruh
daur anggaran, daur anggaran merupakan proses penganggaran secara
terus-menerus, dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh pihak-pihak yang
berwenang. Pihak akuntansi diperlukan dalam pada tahap pelaksanaan anggaran,
yang diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah dan pada tahap
pemeriksaan pelaksanaan anggaran, yang akan memeriksa (mengaudit) laporaan
keuangan pemerintah oleh otoritas pengawasan fungsional.
B. SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Menurut AAA(1996) akuntansi adalah suatu proses
pengidentifikasian,pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan
sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak
yang memerlukan. Apabila akuntansi merupakan sebuah proses, maka harus ada
input dan output dari akuntansi. Input akuntansi merupakan transaksi
keuangan yang tercermindalam bukti
transaksi dalam suatu entitas yang mengalami proses pengidentifikasian,
mengukur, mencatat yang menghasilkan output nerupa laporan keuangan. Sedangkan
entitas disini merujuk pada sebuah organisasi sepert perusahaan, pemerintah
(pusat dan daerah), dsb. Output dari akuntansi merupakan laporan keuangan yang
berisi tentang informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu pengambilan
keputusan ekonomis.
Dari sisi pengguna informasi sebagaimana disebutkan
dalam definisi diatas, bahwa penyediaan informasi akuntansi yang ditujukan
untuk pengguna eksternal disebut dengan akuntansi keuangan, sedangkan
penyediaan informasi untuk pengguna internal disebut dengan akuntansi
manajemen. Jadi, dalam konteks organisasi sector public atau pemerintahan,
akuntansi pemerintahan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan
bagi pengguna eksternal pemerintah adalah akuntansi keuangan pemerintah. Pengguna
eksternal dari laporan keuangan pemda
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Halim dan Kusufi (2012 ), adalah DPR/DPRD,
BPK, Investor, kreditur, donator, analis ekonomi dan akademisi, rakyat, LSM,
pemerintah pusat (pemda) dan pemerintah daerah lainnya. Sedangakan akuntansi
pemerintah yang ditujukan untuk menghasilkan informasi bagi pengguna internal
dalam pemerintahdisebut dengan akuntansi manajemen pemerintah.
Output dari akuntansi yang berupa laporan tersebut
baik bagi pihak eksternal maupun internal. Laporan tersebut tentunya melalui sebuah
proses yang panjang. Untuk menjamin bahwa proses tersebut dimulai dari
penyediaan input yang baik dan benar, proses pencatatan, hingga pelaporan yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah system dan prosedur.
System dan prosedur yang dimaksud tersebut dalam bidang akuntansi disebut
dengan system akuntansi atau system informasi akuntansi.
Dalam lingkup pengelolaan keuangan negaran atau
penganggaran sector public, system akuntansi diperlukan pada tahap pelaksanaan,
terutama untuk system akuntansi keuangan sector public, yang dapat dilihat
dalam gambar 1. Sementara dalam akuntansi manajemen, peningkatan kinerja suatu
organisasi termasuk kinerja keuangan yang terus berlanjut, ditentukan dari
mulai perusahaan merumuskan dan merencanakan strategi perusahaan.
Contoh keterkaitan hubungan strategi dengan kinerja
organisasi dirumuskan dengan baik oleh konsep balanced scorecard (BSC). BSC sama halnya dengan konsep ABC,
menjadi konsep dan teknik yang sangat yang sangat berkembang dalam akuntansi
manajemen dalam dua decade ini. Pada awalnya, BSC merupakan alat untuk mengukur
kinerja, yang memasukkan tidak hanya kinerja keuangan melainkan juga kinerja
non keuangan. Namun, dalam perkembangannya BSC dapat dijadikan sarana untuk
merumuskan dan menerapkan strategi organisasi. Meskipun demikian, pengaruh
akuntansi keuangan lebih mendominasi dalam perkembangan akuntansi sector public
di Indonesia, karena besarnya tuntukan public kepada organisasi sector public
(dalam hal ini adalah pemerintah) untuk lebih transparan dan akuntabel, dan
sarana untuk mewujudkan transparansi public dan akuntabilitas public adalah
dengan laporan keuangan pemerintah. Kurang berkembangnya teknik akuntansi
manajemen pada organisasi sector public, terutama pada organisasi pemerintahan,
disebabkan akuntansi belum diposisikan sebagai alat bantu manajemen dalam
mengambil keputusan yang berguna.
Dalam organisasi sector public, anggaran menjadi
informasi keuangan yang paling penting dan merupakan bagian utama dari
akuntansi pemerintahan (Sugijanti, dkk., 1995). Anggaran dalam akuntansi sector
public tidak hanya asuk dalam bidakng akuntansi manajemen, melainkan juga
akuntansi keuangan karena adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan
bagian dari laporan keuangan pemerintah untuk pihak eksternal.
Gambar 1 menunjukkan bahwa akuntansi berada pada
tahap pelaksanaan anggaran bersamaan dengan penatausahaan. Keduanya menjadi
alat bagi aparatu pemeritah untuk
mengelola anggaran public dan menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan ekonomi manajerial pemerintahan pihak eksternal pemerintah. Output
dari proses pelaksanaan anggaran akan menghasilkan Laporan Pelaksanaan APBD
(konteks pemerintah daerah). Laporan pelaksanaan anggaran hasil dari proses
penatausahaan adalah Laporan Prttanggungjawaban Anggaran, sedangkan proses
akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Laporan Pelaksanaan Anggaran akan
dijadikan evaluasi kinerja pemerintah sehingga hasil evaluasi tersebut akan menjadi
pertimbangan untuk merumuskan dan merencanakan program dan kegiatan tahun
berikutnya. Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa anggaran menjadi bagian
utama dari pelaksanaan akuntansi di pemerintahan.
