Efektifitas Gerakan Mahasiswa

Dalam sejarah internasional dan nasional, gerakan kaum intelektual (mahasiswa) selalu mendapat porsi besar di hati masyarakat. Kedigdayaan mereka menggulung kediktatoran rezim diiringi dengan gerakan moralnya senantiasa menyejukkan hati rakyat yang haus akan perubahan sosial dan ekonomi. Gerakan mahasiswa bagikan resi yang turun gunung, siap membasmi “hama” masyarakat atau laksana Sheerif membawakan api kehancuran bagi siapa yang mengganggu masyarakat.

Ucapan tokoh di atas (Arif Budiman) tidaklah berlebihan. Gerakan mahasiswa merupakan aktifitas mahasiswa dalam rangka memerankan fungsinya sebagai agent of change, agent of social control, dan agent of iron stock.

Gerakan ini telah beberapa kali membuktikan efektivitasnya dalam menumbangkan sebuah rezim. Menarik untuk kembali membuka lembaran sejarah gerakan mahasiswa tahun 1966 yang berhasil melibatkan semua komponen mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) beserta elemen lainnya yang otoriter, refrastif dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau itu pemerintahan Oerde Lama mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah menaikkan harga-harga barang, inflasi ketika mencapai 650 % sebuah angka yang cukup fantastis dipereparah lagi dengan ketidak tegasan pemerintah dalam menumpas ormas-ormas pemberontakan G 30/S PKI 1965.

Ketika itu mahasiswa dan elemen lainnya menuntut pemerintah tentang tiga hal yang lebih dikenal dengan tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yakni turunkan harga, bubarkan kabinet dwikora, bubarkan PKI dan ormas-ormas yang bernaung dibawahnya. Perjuangan ini membuahkan hasil dengan turunnya Sukarno dari jabatan sebagai Presiden seumur hidup setelah sebelumnya Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang akhir-akhir ini debateble.

Awalnya banyak yang menyangsikan efektivitas gerakan mahasiswa ini, apalagi saat itu di tubuh militer sendiri sedang terjadi perpecahan. Sukarno akhirnya tumbang kemudian Suharto dengan Supersemar mampu mengendalikan keadaan. Negara dalam keadaan vacuum of power. Prestasi Suharto mengendalikan keadaan dan karena negara dalam keadaan vacuum of power menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara saat itu mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dengan tugas menyiapkan pemilihan umum (pemilu) untuk pemerintahan baru yang efektif, responsive dan legitimate. Ada dua agenda pokok yang diamanahkan ke pundak sang Presiden yakni menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.

Untuk membentuk pemerintahan yang efektif, responsif dan legitimate dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi dan politik pemerintah Orde Baru melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang akhirnya memilih Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Perjalanan pemerintahan Suharto (Orde Baru) dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita) dan Trickle Down Effek yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada awalnya terbukti mampu meningkatkan taraf hidup rakyat, pembangunan di segala bidang, dan mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang berswasembada beras. Dalam menjalankan pemerintahannya terutama pertengahan 70-an Suharto mulai menuai kritik dari mahasiswa dan masyarakat oleh KKN yang dipelopori keluarga cendana (baca: Suharto). Peristiwa ini lebih dikenal dengan nama tragedi Malari, salah satu tokohnya adalah Hariman Siregar.

Gerakan mahasiswa terus berlanjut sampai akhiranya pemerintah Orde Baru mengeluarkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) ketika Daud Yoesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayan. Mulai saat itu gerakan mahasiswa menurun masifitasnya karena pemerintah semakin otoriter, refresif, paranoid dan manipulatif terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa aksi mahasiswa dan penentang kebijakan pemerintah selalu dikaitkan, hubungan-hubungan bahwa aksi yang dilakukan ditunggangi oleh pihak tertentu bahkan yang lebih ekstem lagi disebut-sebut sebagai PKI. Hampir seluruh kegiatan mahasiswa dicurigai, diteror, dan ditangkap oleh aparat antek-antek pemerintah di kampus (baca: rektor) yang sedikit banyak berdampak pada masifitas gerakan mahasiswa.

Tantangan ini tidak menjadikan mahasiswa ciut, bahkan gerakan aksi demonstrasi terus berlanjut walaupun dalam skala kecil pada akhirnya kekecewaan ini menggumpal aksi demi aksi hingga momentum Mei 1998 terjadi, dimana mahasiswa sekali lagi membuktikan efektivitasnya mendorong Suharto lengser keprabon kemudian secara ‘konstitusional’ mengangkat Habibie sebagai Presiden untuk menakhodai pemerintahan transisi. Aksi penolakan terhadap Habibie cukup kuat. Fragmentasi di tubuh mahasiswa di tataran mahasiswa berlanjut. Mahasiswa dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyerukan reformasi total menolak Habibie karena Habibie merupakan bagian Orde Baru, orde yang memerintah Indonesia secara otoriter lebih dari 32 tahun lamanya.

KKN Baru

Setelah melalui pemilihan umum (pemilu) 1999 yang menurut beberapa pengamat cukup demokratis bahkan ada yang mengatakan sebagai pemilu terdemokratis setelah pemilu 1955. Hasil pemilu 1999 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan pimpinan Megawati Sukarno Putri unggul dibandingkan partai lainnya yakni lebih kurang 30 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Logika umum, seharusnya Megawati menjadi Presiden RI saat itu karena partainya memiliki suara lebih besar dibandingkan partai lainnya. Amien Rais yang menggalang poros tengah dan partai Golkar membuat permainan cantik, sehingga Gus Dur terpilih menjadi Presiden sedangkan Megawati harus puas sebagai wakil Presiden.

Pada awal terpilihnya Gus-Dur masyarakat menaruh harapan besar, kabinet akomodatif dibentuk, umat Islam bersuka ria. Namun kemudian yang terjadi Gus Dur tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, bukannya menjalankan reformasi total, korupsi, kolusi nepotisme (KKN) baru marak, traveling keliling dunia menjadi hobbi dengan alasan yang kurang logis terhadap kondisi keuangan bangsat saat itu. Puncaknya adalah kasus Buloggate, Bruneigate dan Aryantigate yang memaksa mahasiswa untuk terus bergerak mendesak Majelis Permusyawaratan (MPR) menggelar sidang Istimewa buntutnya adalah Gus Dur lengser keprabon tepatnya tahun 2001. Turunnya Gus Dur digantikan oleh Megawati dan Hamzah Haz masing-masing sebagai Presiden dan wakil presiden.

Tak Berpihak

Pemerintahan Megawati-Hamzah Haz kini telah berlangsung lebih kurang 1,5 tahun, tapi disayangkan belum mampu memberikan tanda-tanda harapan baik buat rakyat. Realitas menunjukan Mega-Hamzah beberapa kali membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, wong cilik, yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia bahkan pemilihnya dalam pemilu 1999 lalu. Kebijakan Mega-Hamzah membiakan para obligor kakap bebas berkeliaran, konglomerat hitam, koruptor dan penjahat Hak Azazi Manusia (HAM) seakan tak tersentuh hukum. Bahkan adanya kecendrungan menciptakan KKN baru sepertinya semakin membuat mahasiswa dan rakyat muak dan kecewa terhadap pemerintah. Ditambah lagi kini kebijakan pemerintah yang sangat tidak bernurani, tidak populis, dan mencekik leher rakyat.

Kebijakan pemerintah memberikan release and discharge (R&D) kepada obligor kakap dan konglemerat hitam, divestasi Indosat, penaikan harga BBM, TDL dan telpon pada saat bersamaan 1 Januari 2003 semakin melengkapi penderitaan rakyat Indonesia. Melihat kebijakan ini mahasiswa kembali bergerak menuntut keadilan, pencabutan berbagai kenaikan dimaksud. Pemerintah berdalih melakukannya guna menutupi beban APBN 2003 yang desfisit 36,6 Triliun. Sisi lain pemerintah membiarkan penghutang BLBI yang membebani APBN kerana beban obligasi hingga 60 triliun rupiah bebas, tersenyum puas karena mampu mengalihkan beban (baca: obligasi BLBI) kepada rakyat, pencabutan subsidi, dan penaikan pajak sesuai dengan nasihat IMF dan World Bank. Tak pelak pengangguran meningkat, kemiskian menigkat, kriminalitas meningkat di hampir seluruh penjuru tanah air.

Tragedi demi tragedi terjadi seputar Gerakan Mahasiswa 2003. Dua orang mahasiswa aktivitas HMI Cabang Karawang ditembak aparat dengan peluru tajam, beberapa daerah bentrok mahasiswa-aparat terjadi. Intinya aparat kembali refresif menerapkan jurus-jurus lama dengan menuding gerakan mahasiswa ditunggangi oleh kelompok radikal. Haris Rulsi Moti, Ketua KPP PRD menyebutkan diperlukan gerakan radikal untuk melawan pemerintah yang keras kepala dan tak bernurani seperti saat ini.

Alhamdulillah, 21 Januari 2003 pukul 00.00 WIB pemerintah merevisi kenaikan harga BBM (baca: minyak diesel, solar, dan minyak tanah) hingga rerata 200 rupiah/liter seiring dengan menaiknya harga minyak dunia hingga 30 dollar AS/barel dari sebelumnya 22 dollar AS/barela dalam APBN 2003 (Kompas, 21/12/2002). Setelah hari sebelumnya pemerintah telah merevisi kenaikan tarif dasar telpon. Kemudian timbul pertanyaan haruskah gerakan mahasiswa berlanjut setelah sebagian tuntutan dipenuhi? Bagaimana menjaga efektivitas Gerakan mahasiswa?.

Menurut Baktiar (Pelita 8/1/2003) setidaknya ada tiga pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh mahasiswa Indonesia untuk menjaga efektivitas gerakannya. Pertama, membangun perluasan jaringan dan komunikasi sebagai upaya memudahkan penggelindingan tuntutan yang digelorakan. Gerakan yang tidak memiliki jaringan di tingkat nasional atau internasional akan kesulitan menganalisir dan menguasai isu yang dihembuskan. Kedua, menyiapkan perbekalan finansial yang cukup memadai untuk modal hidup dan pengembangan diri. Kekuatan finansial perlu diperhatikan oleh mahasiswa karena tanpa finansial sulit rasanya membangun militantasi murni. Aktifis yang lemah imam dan finansial akan mudah dibayar oleh pemilik modal. Dan ketiga, keseimbangan unsur fikir (fikriyah), jasmani (jasadiyah) dan rohani (ruhiyyah).

Ketiga keseimbangan itu merupakan pencaran ideal dalam setiap pembangunan manusia yang mampu memanajemen sebuah gerakan yang dibangun sebagaimana sebagaimana yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib, Thariq bin Ziyad pada saat masih muda.***